jagad maya indonesia digegerkan dengan dialihkannya domain name system ( dns ) website punya presiden susilo bambang yudhoyono ( sby ) awal januari 2013. saat itu juga laman website itu bertukar bentuk.
perihal itu jadi sorotan sebanyak media, serta sebanyak pihak tentunya ajukan pertanyaan siapakah dalang dari pertiwa itu ? jumat, 25 januari 2013 malam sesuatu warung internet ( warnet ) cv surya tama yang terdapat di jalur suprapti kabupaten jember, Provinsi jawa timur didatangi oleh petugas kepolisian.
di antara pekerja di warnet itu lalu digelandang ke jakarta untuk di check. tidak lama berselang, munculah inisial wya yang bertanggungjawab atas aksi deface ke website presidensby. informasi. belakangan insial itu mengacu pada wildan yani ashari, sedikit info berkenaan jatidiri remaja yang menjaili website orang nomer satu di indonesia ini.
pihak keluarga baru dikabari tentang penangkapan tersebut esok harinya melewati perangkat desa. wildan, remaja 20 th. ini adalah di antara warga di desa balung kulon, kecamatan balung, jember, Provinsi jawa timur.
remaja lulusan sekolah tehnik menengah ( stm ) -- saat ini sekolah menengah kejuruan ( smk ) ini dikenal sebagai siswa yang tidak terlampau menonjol prestasi akademisnya.
lulus pada 2010, ia segera tenar berkat mengalihkan domain name system ( dns ) website sby. pihak sekolah lalu kaget dengan kejadian mantan murid nya itu. walau tahu bekas anak didiknya bersalah, tetapi pihak sekolah menghendaki supaya wildan dibina supaya kemampuannya bisa digunakan untuk keperluan positif.
menariknya, hasil pemerikasaan yang dikerjakan oleh pihak kepolisian, direktur ii tindak pidana ekonomi spesial bareskrim mabes polri, brigjen pol arief sulistyo menyebutkan, wildan mengaku studi computer dengan otodidak.
sayangnya, berkat kemampuannya ini wildan terancam dikenakan pasal 22 huruf b uu 36 th. 1999 perihal telekomunikasi serta pasal 30 ayat 1, 2, 3 jo pasal 32 ayat 1 uu nomer 11 th. 2008 perihal ite.
sesaat itu, dukungan lalu terus datang. terkini, sesuatu aksi #opfreewildan mengerjai sebanyak website punya lembaga pemerintah. apalagi sesuatu pernyataan di-posting untuk menghendaki pemerintah indonesia melakukan tindakan dengan adil.
